Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim II terus berusaha memperluas pemahaman tentang kesadaran pajak kepada masyarakat, termasuk menanamkan pemahanan tentang kesadaran membayar pajak kepada para mahasiswa. Karena itu, Kanwil DJP Jatim II sepakat jika kesadaran pajak masuk ke institusi perguruan tinggi melalui mata kuliah.
Beberapa program diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran pajak ke kalangan muda, khususnya mahasiswa. Ini termasuk kegiatan perluasan implementasi inklusi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi. Sehingga Kanwil DJP Jatim II bekerjasama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur.
LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur sendiri memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Provinsi Jawa Timur.
Menanggapi program Kanwil DJP Jatim II, LLDIKTI Wilayah VII langsung bergerak dengan mengundang kampus yang ada di Jawa Timur, termasuk ikut di dalamnya kampus IKIP PGRI Bojoneogro.
Sujiran, Rektor IKIP PGRI Bojonegoro mengatakan, beberapa kampus PTS yang ada di bawah LLDIKTI VII Jatim menandatangani komitmen untuk bersama-sama mengimplementasikan inklusi sadar pajak di perguruan tinggi.
“Tak lain tujuannya adalah meningkatkan kesadaran para mahasiswa terhadap pentingnya pajak,” jelasnya.
Selain itu, jelas Sujiran, tentu IKIP PGRI Bojonegoro siap berkomitmen untuk bersama-sama mengimplementasikan inklusi sadar pajak di kampus.
“Dari program ini perguruan tinggi diharapkan bisa turut serta menyadarkan masyarakat, yang dalam hal ini mahasiswa menjadi agen perubahan tentang kesadaran pajak,” pungkasnya.
Sekadar informasi, inklusi kesadaran pajak merupakan upaya bersama DJP dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti selaku pihak yang membidangi pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik (dosen) melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam pendidikan.
*Berita ini sudah diunggah di media online www.blokBojonegoro.com yang sudah terverifikasi Dewan Pers, dan penulis  adalah humas IKIP PGRI Bojonegoro